Produktivitas dan Ketahanan Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim tidak hanya soal hutan. Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia merasa perluIMG_0924 untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai Produktivitas dan Ketahanan Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim. Hal ini disampaikan di ruang serba guna Universitas Mulawarman di Samarinda pada tanggal 18 September 2014.

Seperti disampaikan oleh Prof. Dr. Deddy Hadriyanto Ketua Center for Climate Change Studies (C3S) Universitas Mulwarman bahwa permasalahan perubahan iklim adalah permasalahan global nomor 1 (satu) bukan permasalahan lokal. Konferensi mengenai perubahan iklim dilakukan setiap tahun, ini menunjukkan betapa urgent nya perubahan iklim. Terutama dari hasil industri (karbondioksida, metana, cfc) maupun bukan dari hasil industri. Di beberapa daerah di Indonesia terjadi peningkatan deforestrasi, namun di daerah Jawa mulai meningkat reforestrasi (penghutanan kembali).

Prof. Dr. Deddy Hadriyanto prihatin dengan kondisi Samarinda merupakan kawasan Hutan Hujan Tropis, dimana normalnya sekurang-kurangnya memiliki 30% kawasan hutan, tapi kenyataannya Samarinda hanya memiliki 0,98% kawasan hutan.

Seminar ini adalah program penjangkauan masyarakat, isu yang diangkat antara lain mengenai Jasa Ekosistem Hutan di Pulau Kalimantan yang disampaikan oleh Dr. Sutedjo dari C3S Universitas Mulawarman, menyampaikan bahwa ketahanan terhadap perubahan iklim bergantung pada ekosistem yang sehat dan kekayaan biodiversitas yang diusungnya. Juga semakin tinggi kekayaan biodiversitas suatu ekosistem, dan pengetahuan ekologi dari suatu komunitas, maka ketahanan sistem bio-budayanya akan semakin kuat.

Continue reading

Advertisements

Sosialisasi Langkah Awal untuk Memperkenalkan REDD+ di Indonesia

IMG_0848

short course  Kerangka Hukum, Kebijakan dan Kontrak REDD+ di Indonesia

Untuk kedua kali, Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia menggelar pelatihan singkat yang terkait dengan isu perubahan iklim. Tema pelatihan ini adalah Kerangka Hukum, Kebijakan dan Kontrak REDD+ di Indonesia.   Pelatihan diselenggarakan selama dua hari di The Hills Hotel Bukittinggi, dari tanggal 14-15 Agustus 2014. Ada 23 atau peserta yang berasal dari Lembaga Pemerintah, Swasta, LSM, Akademia, dan individual yang terkait pelaksanaan implementasi REDD+ di Indonesia.

Harry Alexander SH., MH., LL.M selaku pengampu dari RCCC UI menjelaskan bawa tujuan dari pelatihan untuk

  1. memberikan pelatihan kerangka kebijakan dan kelembagaan pelaksanaan REDD+ di Indonesia.
  2. Memberikan pemahaman lansekap peraturan penyelenggaraan REDD+ dan mitigasi perubahan iklim khususnya di sector kehutanan di Indonesia
  3. Memberikan pemahaman pelibatan para pemangku kepentingan & pembagian keuntungan dari pelaksanaan REDD+
  4. Memberikan pemahaman teori dan praktek Kontrak “Sales and Purchase Agreement” pelaksanaan REDD+

Selain Harry Alexander SH., MH., LL.M yang memberikan materi-materi terkait soal hukum, hadir pula Prof. Dr. Afrizal, MA dari Universitas Andalas. Beliau menyampaikan soal “ Pemahaman terhadap Pelibatan Para Pemangku Kepentingan & Pembagian Keuntungan dari Pelaksanaan REDD+”

Continue reading

Kursus Singkat di RCCC Universitas Indonesia Tahun 2014

Apakah anda telah bersiap mengambil keuntungan dalam kesempatan baru dalam Management Iklim dan Kehutanan?

Research Center for Climate Change di Universitas Indonesia, Depok dan Center for Environment, Economy, and Society di Columbia University, New York dengan senang hati mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam program yang kami kembangkan, yang akan membantu Anda dan organisasi Anda mendapatkan keuntungan kompetitif dibandingkan dengan yang lain, baik dalam mendapatkan pekerjaan khusus, mengidentifikasi investasi yang ada, atau memimpin perusahaan Anda untuk mendapatkan keuntungan terbaik terkait peluang tersebut.

Program Sertifikat dalam Mitigasi Perubahan Iklim dan Pembiayaan Inovatif Kehutanan Berkelanjutan adalah kursus praktik yang dirancang dengan spesifik untuk mencetak kader-kader profesional dalam manajemen iklim, yang dapat mengatur konservasi hutan skala besar sehingga mampu mengurangi kehilangan pohon, emisi karbon, dan pengurangan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kondisi sosial-ekonomi komunitas yang berada di dalam dan sekeliling hutan.

Indonesia membutuhkan profesional manajemen iklim dan kehutanan yang dapat mengambil keuntungan dalam peluang baru, dengan bertindak sebagai manager dan pengembang proyek yang mampu menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam institusi berikut:

  • Para ahli di bidang ilmu pengetahuan, bisnis, ekonomi, dan kebijakan
  • Komunitas lokal
  • Pemerintah
  • Investor dan pengembang privat
  •  Lembaga swadaya masyarakat

Kursus Singkat (Short Course) selama tahun 2014

Program kursus singkat akan dilaksanakan dibeberapa kota selama 2 (dua) hari, sesuai dengan kebutuhan Anda.

  • Bali ,  Mei 2014 –  Keadilan Iklim dan Bencana
  • Bukittinggi , Agustus  2014 – Aspek Legal dan Pengelolaan Hutan
  • Manado,   September 2014 – Aspek Bisnis dan Pengelolaan Hutan

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengubungi Irma Susilawati melalui email communication@rccc.ui.ac.id

Kursus Singkat Keadilan Iklim dan Bencana

Dampak perubahan iklim pada kehidupan manusia terutama dampak fisik seringkali dibicarakan di berbagai forum, sementara dampak IMG_0746sosial budaya dari perubahan iklim kurang disuarakan. Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia, mencoba menggali lebih dalam dampak sosial budaya ini melalui kursus singkat selama dua hari dengan tema “ Keadilan Iklim dan Bencana” Jambuluwuk hotel, Yogyakarta tanggal 23-24 Mei 2014.

Beberapa hal menarik dibahas dalam kursus singkat, seperti Jejak Ekologis dan Perbedaan Konsumsi Energi. Materi ini menjabarkan Tapak atau jejak ekologi adalah pengukuran yang membandingkan antara konsumsi sumber daya alam dan limbah yang dihasilkan dengan kemampuan alam melakukan regenerasi sumber daya alam. Terkait dengan sosial budaya, sumber gheothermal terbaik itu ada di Bali, karena di Bali tempat-tempat tersebut disucikan sebagai bagian dari aspek sosial.

“Kuncinya kursus ini sosial budaya.Cape dengan saling kutuk- mengutuk dengan bangsa ini. kekuatan negara ini adalah sosial budaya.” Iwan Dewantama, selaku orang Bali memperkuat paparan Asep. S. Suntana PhD.

Continue reading

RCCC UI Usai Menggelar Pelatihan Bersertifikat Angkatan Kedua

Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia dan Center for Environment and Social (CEES) Columbia University P1130290bulan April 2014 usai menggelar pelatihan bersertifikat “Mitigasi-Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembiayaan Kehutanan Inovatif  Berkelanjutan”. Angkatan kedua ini diikuti 11 orang peserta, enam orang dari LSM, tiga orang akademisi, satu orang dari perusahaan, satu dari kementrian kehutanan.

 

  • M. Yayat Afianto (RARE Conservation)
  • Evi Indraswati (PILI)
  • Luluk ULiyah (EPISTEMA)
  • Panggalih Joko Susetyo (Blue Forest Foundation)
  • Herman Suparman Simanjuntak (PENA BULU)
  • Moh. Arif Rifqi (FORINA)
  • Achmad Fachrurrozie (Universitas Indonesia)
  • Diana A. Soetjipto (Universitas Pancasila)
  • Lukmanul Hakim (STIAMI)
  • Agustin Mulyatni (BP. Biotkenologi Perkebunan Indonesia Kementerian Kehutanan)
  • Novita Rini Wardani (PT. Virama Karya)

Pelatihan ini adalah untuk mempelajari dan mendalami sebuah standar kredit karbon pertama di dunia yang sepenuhnya terintegrasi. P1130315Standar tersebut disebut  The Rainforest Standard™ (The RFS™).

Standar kredit karbon hutan terpadu, The Rain Forest Standard (RFS), mulai diperkenalkan di Indonesia. Model ini memadukan penilaian aspek kesejahteraan sosial, lingkungan dan ekonomi. Ia dinilai pas dipakai sebagai guideline dalam proyek-proyek REDD+ di Indonesia.

Angkatan kedua ini bisa memilih topik sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing peserta dari delapan topik yang tercantum dalam silabus. Setiap topik berjalan selama empat hari. Ini memudahkan calon peserta yang berminat untuk mengikuti pelatihan karena kerterbatasan waktu. Jadi setiap orang bisa mengikuti minimum dua topik dari delapan yang tercantum di silabus.

Dan peserta bisa meneruskan topik lain di pelatihan bulan Oktober 2014 dan Maret 2015, sehingga lengkap menjadi delapan topik, untuk mendapatkan sertifikat penuh dari RCCC Universitas Indonesia dan CESS University of Columbia.

Setiap peserta memberikan kesan selama pelatihan berjalan dengan menuliskan di lembar evaluasi untuk setiap topik yang diikuti. LembarP1130390 evalusi itu berupa penilaian untuk masing-masing pengampu, topik serta disiplin pengajar.

“Senang, butuh ketelitian untuk bisa melihat kekayaan jenis satwa, tumbuhan serta pentingnya juga mengukur kemampuan keragaman habitat. Juga signifikan dalam pengeloaan lingkungan dan keankeragaman hayati, ” komentar peserta pelatihan tentang topik Biodiversity and Forest Monitoring.

Selain pelatihan bersertifikat yang digelar dua kali dalam setahun. RCCC UI juga mengadakan kursus singkat. Kursus ini diadakan di beberapa kota, dengan tema yang berbeda. Kursus ini tepat bagi Anda yang tidak banyak memilik waktu untuk mengikuti pelatihan bersertifikat selama enam minggu. Kursus singkat ini dilaksanakan hanya dua hari saja.

Menjadikan Taman Nasional Bali Barat Sebagai Model Pengembangan RFS

Beritabali.com, Negara. Taman Nasional Bali Barat (TNBB) menjadi proyek percontohan pertama di Indonesia dalam implementasi Rain Forest Standard (RFS) for carbon credits atau standar kredit karbon hutan terpadu. Hal ini ditandai dengan peluncuran standar kredit karbon hutan terpadu di TNBB pada Kamis (16/1/2014). Program ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia.

Peluncuran tersebut merupakan yang pertama di Asia, dan menempatkan Indonesia di posisi terdepan dalam upaya penurunan emisi karbon. Implementasi dari standar kredit karbon ini juga di klaim sebagai yang pertama di dunia yang mengintegrasikan secara penuh persyaratan penghitungan karbon, dampak sosial-budaya/sosial-ekonomi, dan keanekaragaman hayati. Inisiatif utama ini akan membantu menurunkan hilangnya hutan tropis dan keanekaragaman hayati Indonesia.
 
Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Sony Partono, MM menyampaikan TNBB dipilih sebagai model penerapan standar kredit karbon hutan terpadu karena TNBB mampu mempertahankan keragaman hayati yang dimiliki. TNBB merupakan taman nasional dengan karakteristik hutan yang unik. Hutan di TNBB masuk kategori hutan monsen, yaitu hutan hutan yang saat kemarau kondisinya meranggas dan saat musim hujan kembali hijau.”yang khas lagi flora-fauna tidak hilang, keanekaragaman hayatinya tetap terjaga” papar Sony Partono.
 
Menurut Sony Partono, kedepan TNBB akan menjadi model percontohan bagi pengembangan standar kredit karbon hutan terpadu di berbagai taman nasional di Indonesia. Dimana di Indonesia saat ini terdapat sekitar 27 taman nasional.”seperti di Meru Betiri itu juga siap, kemudian di Rinjani, dan Taman Nasional Tesonilo, walaupun masih ada beberapa permasalahan yang menjadi kasus” kata Sony Partono.
 
Sony Partono menegaskan harus diakui selama ini pengelolaan taman nasional di Indonesia masih sangat minim. Kenyataanya untuk mengelola kawasan taman nasional, Indonesia baru mampu mengalokasikan pendanaan sebesar 1,6 dolar per-hektar. Perbandinganya sangat jauh dengan Malaysia yang mengalokasikan 32 dolar per-hektar dan Thailand mengalokasikan 40 dolar per-hektar. Namun rendahnya dana pengelolaan bukan alas an, karena yang terpenting adalah kawasan hutan tetap terjaga dan lestari.

“yang jelas kita tidak melihat dolarnya tetapi indikatornya masyarakat disini bisa hidup tentram tidak mengganggu hutan” ungkapnya
 
Kepala TNBB Tedi Sutedi menyampaikan dengan dijadikanya TNBB sebagai model pengembangan standar kredit karbon hutan terpadu diharapkan dapat membantu optimalisasi pengelolaan terhadap taman nasional yang memiliki luas mencapai 19.000 hektar. Apalagi TNBB merupakan habitat endemic burung Curik Bali (Jalak Bali). “Mewujudkan kawasan Taman Nasional Bali Barat sebagai habitat yang ideal bagi curik Bali dan juga satwa lainnya yang ada di dalam , dalam upaya mewujudkan Taman Nasional Bali Barat sebagai habitat yang ideal bagi curik Bali, kami telah merancang rencana induk”kata Tedi Sutedi
 
Tedi Sutedi berharap dengan dijadikannya TNBB sebagai model pengembangan standar kredit karbon hutan terpadu maka dapat dilakukan perbaikan terhadap habitat curik Bali. Dimanajumlah populasi curik Bali yang hidup liar di kawasan Taman Nasional Bali Barat saat ini hanya 32 ekor. Sedangkan yang ada di kawasan penangkaran TNBB sebanyak 106 ekor. “ secara jujur hingga saat ini kita belum berhasil melakukan pengembangan populasi burung Curik Bali di Alam” tegas Tedi Sutedi
 
Sedangkan Direktur Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) Andrew Sisson mengungkapkan Amerika menaruh perhatian penting bagi Indonesia, karena Indonesia merupakan negara besar dalam bidang keragaman hayati  dan lingkungan.

Hal ini yang menjadi alasan membantu Indonesia dalam upaya menjaga kelestarian hutan terutama di kawasan TNBB. “Indonesia adalah Negara super power dalam bidang biodiversity, environment, mempunyai hutan yang sangat luas, oleh karena itu USAID sangat memberikan perhatian besar pada Indonesia, untuk proyek ini USAID memberikan dana 2 juta dolar selama 3 tahun” ujar Andrew Sisson
 
Andrew Sisson memaparkan Inisiatif ini merupakan satu komponen dari berbagai program Amerika Serikat di Indonesia untuk bidang lingkungan, pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang menunjukkan luasnya keterlibatan Amerika Serikat dalam kemitraan Komprehensif AS-Indonesia. Program ini dilaksanakan bersama oleh Pusat Riset Perubahan Iklim (RCCC) Universitas Indonesia, Pusat Lingkungan, Ekonomi, dan Masyarakat(CEES) Columbia University, dan Sustainable Management Group.
 
Andrew menambahkan kemitraan ini menggambarkan komitmen Amerika Serikat yang melakukan investasi di berbagai program pelestarian pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui kerjasama unik antara beberapa universitas, taman nasional, masyarakat setempat dan sektor swasta. Program ini menawarkan cara baru untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengelolaan kawasan konservasi dalam skala besar dan dalam pelaksanaannya melibatkan sektor swasta secara maksimal. [mlta]

Sumber:http://www.beritabali.com/index.php/page/berita/jbr/detail/2014/01/17/Menjadikan-Taman-Nasional-Bali-Barat-Sebagai-Model-Pengembangan-RFS/201401170002

Carbon credit scheme for RI’s rainforest launched

A new standard to measure carbon for rainforests was launched Thursday at the West Bali National Park, an initiative that designates the island’s forest conservation site as the pilot project for research to develop a carbon credit mechanism.

Launched by the Consortium for Rainforest Standards in Indonesia, this landmark initiative is expected to help reduce the loss of Indonesia’s tropical forests and biodiversity. 

It is also to provide a new way of generating income for the management of protected areas on a large scale, with full engagement of the private sector in its implementation. 

The Rainforest Standard (RFS) is the world’s first carbon credit standard to fully integrate requirements and protocols for carbon accounting, sociocultural and socioeconomic impact, and biodiversity outcomes.

It was built from the ground up by Columbia University’s Center for Environment, Economy and Society; Bolivia’s PUMA Environmental Fund Foundation; Brazil’s Fund for Biodiversity; Colombia’s Environmental Action Fund; Ecuador’s National Environmental Fund; and Peru’s Trust Fund for National Parks and Protected Areas, to accommodate the ecological conditions and social realities of the Amazon region and the demands of emerging carbon markets.

To examine the RFS to be implemented in several types of site conditions, the consortium — the University of Columbia, University of Indonesia and Sustainable Management Group (SMG) with USAID funding support — agreed to undertake action research to develop Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) carbon credit using RFS.

The demonstration project, which contains quantifiable measurements, will represent carbon credit requirement information.

Jatna Supriatna, head of the University of Indonesia’s Research Center for Climate Change, explained to Bali Daily that the RFS was modified to adjust to conditions in Indonesia, including the local community and the forest model.  

“This model will be tested/tried out at the West Bali National Park, considering that the park already has good management, with support from Sustainable Management Group.”

“We have set a target that within the next one year or two, we will have discovered the appropriate and standardized mechanism to develop carbon credits using the RFS system,” he said, explaining that in the future, the goal was to be able to sell the carbon on the voluntary market, with part of the proceeds from sales used for conservation of West Bali National Park.

“The most important thing is to protect the condition of the forest and its biodiversity, and prevent deforestation. Thorough monitoring should be conducted to detect any changes in the forest’s condition.”  

He said UI’s research center had been training its experts and staffs to develop the RFS since last year.  

West Bali National Park is located on the north-western side of Bali, covering around 190 square kilometers, of which 158 sq km is land and the remainder sea.

Tedy Sutedi, head of the park, welcomed the initiative to designate the park as the pilot project for research, saying that it would support the park’s management plan to reduce deforestation rates. He said that based on continuous monitoring, no deforestation occurred in the park, however, there were some cases of ornamental fish and wood thefts by locals.

“For the initial phase, only the area of Menjangan Resorts will be used as the research site, which comprises 309 hectares. The research site will be gradually expanded in the following years,” he told Bali Daily.

This is the launch of the RFS in Asia, putting Indonesia at the forefront of carbon emissions reduction efforts.

“Through this initiative, Indonesia is at the leading edge of preserving biodiversity and setting conservation standards,” said USAID mission director Andrew Sisson. “We believe that scientific collaboration between the US and Indonesia can help to address the challenge of global climate change.”

Indonesia’s forest is the third largest tropical rainforest in the world. It is therefore important not only for the national economy and local livelihoods, but also for the global environment. The Indonesian rainforests are also among the world’s richest in terms of biodiversity, and cover a significant proportion of the planet’s tropical deep peat. 

Forestry Minister Zulkifli Hasan said that Indonesian forests were ready to experience such an integrated standard of carbon credit that would reach the goals of conserving natural forest, its biodiversity and sustainable livelihood, as well as permanent reductions in carbon emissions.

“The Rainforest Standard is based on the fundamental understanding that the environment, economy, and society are ‘in it together’. This model was adapted with Indonesia’s ecology, economy and sociocultural context and will be ready to be used in Indonesian forests.”

He went on to say that the project would make it possible for Indonesia to see that an alternative financing mechanism could have the overarching goal to conserve natural forests, their biodiversity, and the sustainable livelihoods they provided, using real, additional and permanent reductions in carbon emissions resulting from forest conservation, to generate long-term revenue streams from the sale of forest carbon credits. [Desi Nurhayati|Bali Daily-The Jakarta Post]

Source: http://www.thejakartapost.com/bali-daily/2014-01-17/carbon-credit-scheme-ri-s-rainforest-launched.html